0
0 
JAKARTA – Silang pendapat mengenai Dwifungsi ABRI atau TNI belakangan ini kembali mengemuka di publik, seiring dengan disahkannya Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 lalu.
Sebagian publik menilai, UU tersebut bisa menjadi pintu masuk kembalinya Dwifungsi ABRI/TNI yang dahulu pernah terjadi pada era Orde baru.
Namun anggapan tersebut ditampik oleh Peneliti Lembaga Kajian Geopolitik dan Bisnis (LKGB), Ferdian Kebe.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (16/5/2025) Ferdian mengatakan, kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI/TNI merupakan isu atau wacana yang sudah tidak relevan.
Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi, sebab kondisi saat ini, utamanya setelah UU TNI disahkan, sangat jauh berbeda dengan kondisi ketika Orde Baru.
“TNI dan Polri dahulu merupakan satu kesatuan. Namun kini hal itu tidak lagi terjadi. TNI dan Polri kini menjadi dua institusi yang terpisah. Ini jelas berbeda dengan kondisi dulu,” ujar Ferdian.
Ferdian melanjutkan, kini Dwifungsi ABRI/TNI tak ada lagi, sebab institusi tersebut tak lagi berada di ranah politik dan fokus pada perannya menjaga keamanan dan pertahanan negara.
Ferdian juga mengkritisi anggapan publik mengenai Dwifungsi ABRI/TNI selama ini seakan digambarkan sebagai sesuatu yang negatif.
Menurutnya, dahulu meski ada dwifungsi, ABRI tetap menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.
“Dengan keterlibatan militer dalam pemerintahan, koordinasi antara sektor keamanan dan kebijakan negara menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman internal,” tutur Ferdian.
Menurut Ferdian, saat itu ABRI juga berkontribusi dalam pembangunan nasional. Tak sedikit prajurit ditempatkan dalam berbagai sektor pemerintahan untuk membantu pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Keterlibatan mereka dalam proyek-proyek strategis membantu mempercepat pembangunan dan memastikan keberlanjutan program pemerintah,” tambahnya.
Selain menjaga keamanan dan pertahanan, ABRI/TNI dahulu juga mengimplementasikan fungsi sosialnya.
Ferdian mengatakan, ketika Indonesia dalam situasi terbatas, termasuk mengenai anggaran, ABRI menjalankan fungsi sosialnya dengan turun ke desa-desa untuk membangun beragam infrastruktur, seperti jembatan dan jalan desa.
“Kita tentunya masih ingat dengan istilah ‘ABRI Masuk Desa’ yang dahulu sering digaungkan, ini menjadi bukti kalau peran ABRI saat itu menjadi stabilisator yang menjadi modal utama dalam pemerataan pembangunan di Indonesia,” ungkap Ferdian.
Dalam konteks tersebut, lanjut Ferdian, hingga kini TNI tetap tidak bisa melepaskan diri dari peran sosialnya.
Menurutnya, TNI merupakan institusi yang lahir dari rakyat dan menjadi satu identitas yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat.
“Ini terbukti, survei Indikator pada 2024 lalu menyebutkan TNI merupakan institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi karena konsisten menjaga komitmennya,” tutup Ferdian.(*)
