0
0 
JAKARTA – Instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto agar prajurit TNI ikut mengamankan kantor kejaksaan, mulai Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Tak sedikit yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk Intervensi TNI terhadap institusi kejaksaan, sehingga memunculkan kehkawatiran adanya campur tangan dalam penanganan kasus.
Anggapan tersebut ditampik oleh kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika.
Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Taufan Hunneman mengatakan, pengamanan yang dilakukan TNI terhadap institusi kejaksaan bukanlah hal yang baru.
“Sudah sejak lama TNI dan Kejaksaan memiliki kerjasama antarlembaga,” ujar Taufan dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).
Ia menambahkan, kerjasama tersebut bukan berarti masing-masing institusi bisa saling intervensi satu sama lain, utamanya dalam kasus-kasus hukum.
Menurutnya, kerjasama antarlambaga yang dijalin oleh TNI dan Kejaksaan hanya sebatas fungsi masing-masing yang selama ini sudah berjalan.
“Kerjasama TNI dengan Kejaksaan byukan bagian dari intervensi, hanya sebatas fungsi masing-masing Lembaga, dalam hal ini pengamanan asset territorial,” ungkapnya.
Kerjasama ini, lanjut Taufan, juga bisa menguatkan Kejaksaan yang selama ini banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, karena menangani kasus-kasus korupsi yang nilainya fantastis.
Ia yakin, hadirnya prajurit aktif dalam mengamankan Kejaksaan juga sebagai upaya TNI untuk ikut berperan dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi momok di Indonesia.
“Kejaksaan saat ini telah menjalankan fungsi kelembagaan yang on the track, dimana banyak kasus kasus yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum di jalankan, dan TNI hadir disana untuk mengawalnya,” tambah Taufan.
Karena itulah, Taufan optimis, kerjsama antara TNI dengan Kejaksaan adalah langkah yang tepat. Sebab TNI adalah institusi yang tidak terkait dengan ranah yudikatif, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.
“Dalam konteks ini kita bisa memahami independensi dan netralitas, anggapan sebagian pihak yang menyatakan adanya benturan antara Kejaksaan dengan aparat hukum lainnya, saya rasa tidak sejauh itu,” tutur Taufan.
Lebih lanjut, tambah Taufan, upaya pengamanan dan menjaga teritorial yang dilakukan TNI terhadap Kejaksaan adalah bagian dari upaya untuk memitigasi risiko dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Adhayksa tersebut.
“Mitigasi ini harus segera dilakukan agar penanganan kasus hukum bisa paripurna dan pemberantasan korupsi terus berjalan,” tutup Taufan.
