KOTA BOGOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Aksi berlangsung sejak pukul 16.30 WIB dengan pengamanan ketat aparat kepolisian dan TNI, Senin 01/09/2025.
Aliansi ini terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Gerakan mahasiswa ini digelar sebagai bentuk keresahan atas kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi. Abdul Hanif, selaku koordinator lapangan (korlap), menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi seruan moral agar pemerintah kembali berpihak pada rakyat.
Menurut Hanif, saat rakyat kecil bergulat dengan naiknya harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang sempit, serta beban pajak yang semakin berat, justru para wakil rakyat di DPR menikmati gaji dan tunjangan yang fantastis.
“Kami mahasiswa turun bukan untuk mencari panggung, bukan untuk sensasi, tetapi untuk menyuarakan keresahan rakyat. Demokrasi hari ini semakin kehilangan ruhnya, hanya menjadi prosedural belaka. Padahal demokrasi sejatinya harus menghadirkan keadilan dan keberpihakan pada rakyat,” tegas Hanif dalam orasinya.
Tuntutan Aksi Cipayung Plus Bogor:
1. Menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan DPR yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
2. Menuntut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera menggelar sidang etik serta memberikan sanksi tegas bagi anggota DPR yang menghina rakyat.
3. Mendesak evaluasi dan reformasi Polri, serta menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, dengan mengedepankan pendekatan humanis.
4. Usut tuntas pelaku kekerasan aparat hingga menghilangkan nyawa rakyat tanpa impunitas, serta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang.
5. Melakukan reformasi kebijakan struktural untuk mengurangi kesenjangan rakyat dengan langkah-langkah:
* Reformasi kebijakan pajak agar adil dan tidak memberatkan rakyat.
* Menetapkan standar gaji yang layak bagi guru sebagai pahlawan bangsa.
* Melaksanakan reforma agraria sejati.
* Melakukan reformasi sistem kaderisasi partai politik agar lebih demokratis.
* Mengevaluasi program MBG.
* Mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya serius pemberantasan korupsi.
Hanif menutup aksinya dengan penegasan:
“Kami tidak akan berhenti bersuara sampai keadilan benar-benar berdiri tegak di negeri ini. Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Jika demokrasi terus dikhianati, maka kami akan terus melawan!”
Aksi ditutup dengan pekikan seruan bersama:
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan yang Melawan! (SSP)
