0
0 
KOTA BOGOR – Aksi unjuk rasa digelar BEM RI Wilayah Bogor Raya di depan DPRD Kota Bogor, Selasa (9/9/2025). Massa yang dipimpin korlap Afanda Faizuliyan menyoroti dugaan tunjangan fantastis anggota DPRD.
“Kami melihat tunjangan DPRD Kota Bogor sangat tidak masuk akal. Rakyat masih susah, harga-harga naik, tapi DPRD justru menikmati fasilitas jumbo. Tunjangan semacam ini tidak layak dan harus dipangkas segera!” tegas Afanda.
Ia menambahkan, DPRD seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kenyamanan pribadi. Mahasiswa juga menuntut DPRD dan Wali Kota Bogor membuka transparansi penggunaan anggaran tunjangan.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan Pangkas Tunjangan DPR, megaphone, bendera almamater, serta ban bekas sebagai simbol perlawanan. Meski hanya diikuti 7 orang, aksi berjalan lantang dengan tiga tuntutan utama: merevisi tunjangan DPRD, menghapus tunjangan jumbo, dan memastikan transparansi anggaran kepada publik.
Massa sempat diterima oleh empat anggota DPRD, yakni Rusli Prihatevy (Golkar), Syafrudin Bima (PAN), Banu (PDI-P), dan Edi Holki (PKB). Para legislator beralasan belum ada kenaikan gaji maupun tunjangan, serta menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Barat.
Namun mahasiswa menilai jawaban DPRD hanyalah alasan klise. “Kami tidak mau rakyat terus dibodohi. Transparansi harus dilakukan sekarang, bukan menunggu regulasi yang selalu dijadikan tameng,” ujar Afanda menutup orasi.
Aksi berakhir pukul 16.43 WIB dengan tertib, namun pesan mahasiswa jelas: DPRD Bogor harus memangkas tunjangan, atau bersiap menghadapi gelombang protes lebih besar. (Surya Sp)
