0
0 
JAKARTA – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung yang diguliskan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu masih hangat diperbincangkan masyarakat.
Meski pro dan kontra merebak, dukungan terhadap wacana Pilkada tidak langsung terus bermunculan dari sejumlah pihak.
Diantaranya dari salah satunya praktisi hukum, Jufri Yadi. Dalam pernyataan resminya, Selasa (14/1/2025), Jufri mengungkapkan sejumlan alasan mengapa dirinya mendukung pilkada tidak langsung.
Menurut Jufri, pilkada tidak langsung sama sekali tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia,
Sebaliknya, lanjut Jufri, pilkada tidak langsung adalah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, utamanya sila keempat, dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
“Pilkada tidak langsung langsung via DPRD tidak bertentangan dengan UUD 45 karena tetap ada pemilihan oleh rakyat via perwakilannya,” ujar Jufri pada awak media.
Dengan pemahaman yang demikian, menurut mantan aktivis mahasiswa ini, pilkada tidak langsung sama sekali tidak menciderai kedaulatan rakyat.
Menurutnya, pilkada tidak langsung akan membenahi tatanan demokrasi di Indonesia yang selama ini carut marut dengan munculnya raja-raja kecil di daerah.
“Raja-raaja kecil di daerah membuat kepala daeah tidak fokus dengan target pembangunan, meski dipilih oleh rakyat,” ungkapnya.
Lebih anjut, Jufri juga menyoroti masalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung yang selama ini dijalankan, memakan anggaran yang cukup tinggi dari APBN.
Sementara, lanjutnya, anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Karena itulah, lanjutnya, pilkada tidak langsung mesti jadi pilihan, sebab lebih demokratis dan juga tidak memakan banyak biaya.
“Saya berharap, dengan pilkada tidak langsung, pembentukkan generasi Indonesia yang lebih cerdas akan semakin mudah, untuk menunjang target Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat.
Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.
“Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).
Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.
Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.(*)
