sri m

Pemerintah pusat akan menyerahkan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah daerah sebesar 10 persen, Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka Pemerintah setempat secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

pernyataan itu ditandai dengan penandatangan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT.FI di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bertempat di kantor Kementrian Keuangan,¬†usai penandatangan perjanjian di Kemenkeu, Jumat (12/1/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan secara detail, bahwa pengambil alihan saham PT.FI tidak akan membebani APBN dan APBD, dalam hal ini pemerintah daerah Papua dan Kabupaten Mimika, serta APBN tidak akan mengeluarkan uang. Prosesnya melalui proses korporasi yang dilakukan Inalum,” ungkap Sri Mulyani.

“Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara seluruh pemerintah, yaitu pemerintah pusat, Kemenkeu, Kementerian ESDM dan BUMN dengan pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan BUMN yang bersama-sama sepakat untuk kerja sama di dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI,” tambahnya.

Pemerintah menjamin tidak ada uang negara yang keluar untuk mengambil alih saham PT.FI, Pemerintah sendiri akan menggenggam 51 persen saham Freeport Indonesia.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pengambil alihan saham PTFI menggunakan holding tambang. Inalum nantinya  akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini adalah BUMD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mimika untuk bersama menjadi pemilik 51 persen saham Freeport Indonesia. Di mana konsorsium Inalum 41 persen, teman-teman Papua akan pegang 10 persen. Detail transaksinya belum bisa disampaikan.

Hera/Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *