KAB.BOGOR, CIBUNGBULANG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Hasani, S.T., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga pada Selasa (10/06).
Kejadian longsoran sampah yang terjadi pada hari Sabtu lalu di lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, menjadi perhatian serius bagi Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Insiden ini mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak terhadap pembenahan infrastruktur dan pengadaan fasilitas pendukung di lokasi tersebut.
M. Hasani, S.T., Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, menegaskan bahwa tumpukan sampah yang menggunung dan kondisi medan yang licin akibat air hujan menjadi pemicu utama terjadinya longsoran. Untuk itu, pengadaan unit alat berat seperti excavator sangat dibutuhkan agar sampah dapat segera diratakan dan dipindahkan secara berkala.
“Kejadian longsoran kemarin itu menunjukkan bahwa TPAS Galuga sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur dan unit kendaraan. Contohnya excavator—itu sangat penting karena sampah yang menggunung kalau kena air jadi licin dan bisa longsor,” ujar Hasani.
Selain alat berat, Komisi III juga menyoroti kebutuhan mendesak akan kantong parkir yang memadai di sekitar area TPAS Galuga. Saat ini, antrean armada pengangkut sampah seringkali memanjang hingga ke pinggir jalan raya, yang pada akhirnya mengganggu mobilitas warga sekitar. Untuk itu, pelebaran akses jalan desa menuju area TPAS—minimal 3 meter—juga menjadi prioritas utama.
“Jalan menuju lokasi longsor harus diperlebar minimal 3 meter, karena itu jalan desa yang juga digunakan masyarakat umum,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor telah merekomendasikan beberapa poin penting sejak pembahasan anggaran 2025, yakni:
Pembebasan lahan untuk pembangunan kantong parkir.
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pengadaan alat berat penunjang operasional.
Hasani menegaskan bahwa Komisi III akan mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk segera merealisasikan usulan-usulan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya harap Pemkab Bogor benar-benar serius. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya merasakan limbah dan baunya saja, tanpa ada kesejahteraan yang diberikan,” tutup Hasani, yang juga merupakan anggota DPRD Dapil IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Koordinator Forum Silaturahmi Warga Terdampak TPAS Galuga (FOSGA) Nanang Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kunjungan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bapak Hasani, ke lokasi TPA Galuga. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan warga terdampak yang selama ini hidup berdampingan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.
Dalam pernyataannya, Koordinator FOSGA, Nanang Hidayat, menyebut bahwa respon yang diberikan oleh Bapak Hasani dalam kunjungannya menunjukkan itikad baik dan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat serta urgensi penataan sistem pengelolaan sampah di Galuga.
“Saya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Bapak Hasani, yang sudah peduli terhadap keberadaan TPA Galuga. Respon beliau terhadap kebutuhan penataan dan pengelolaan TPA sangat cepat dan positif,” ujar Nanang Hidayat.
Lebih lanjut, Nanang menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah pasca kunjungan tersebut. Ia menyoroti bahwa Kabupaten Bogor dengan 40 kecamatan saat ini hanya memiliki satu lokasi TPA, yaitu Galuga. Hal ini menurutnya menempatkan Galuga dalam posisi krusial dan rawan beban berlebih, yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan bagi warga sekitar.
“Saya berharap hasil sidak ini ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Ini menyangkut kebutuhan mendesak, karena dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, hanya ada satu TPA yaitu di Galuga,” tegas Nanang.
Selain persoalan teknis pengelolaan, FOSGA juga menyoroti aspek keamanan dan kesiapsiagaan bencana. Mereka mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk menyusun dan menjalankan program mitigasi bencana secara menyeluruh terhadap potensi bencana yang dapat timbul dari operasional TPA Galuga.
“Terkait keamanan, saya juga berharap BPBD segera melakukan mitigasi bencana. Pemerintah jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi — mitigasi harus dilakukan jauh-jauh hari agar kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik,” kata Nanang menutup pernyataannya.
Nanang menegaskan bahwa langkah antisipatif ini sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban dari kelalaian perencanaan. Mereka mendesak kolaborasi nyata lintas instansi untuk menjadikan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya fungsional tetapi juga aman dan berkeadilan bagi seluruh warga.(Mar)
