KLHK dan Polri Keluarkan Maklumat Pencegahan Karhutla dan Taat Hukum

Kibersindo.com, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, memberikan maklumat penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan kepada 180 (seratus delapan puluh) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bergerak pada bidang perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialiasi kedua setelah acara serupa di Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2020. Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan kesadartahuan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi, mengingat kedua Provinsi ini merupakan Provinsi “rawan karhutla” di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh H. Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan); Dr. Rasio Ridho Sani (Dirjen Gakkum KLHK); Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit, M.Si (Kabareskrim) beserta jajaran. Acara ini diisi dengan pemaparan serta diskusi dan tanya jawab untuk membahas berbagai permasalahan terkait pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi.

Rasio Sani menegaskan penegakan hukum perlu dilakukan sebagai ultimum remedium untuk mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam lestari, untuk keunggulan komparatif Indonesia. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, secara tegas telah mengatur bahwa salah satu langkah penaggulangan karhutla yaitu dengan penegakan hukum. “Oleh karenanya akan kami tindak tegas pelaku karhutla, tidak luput baik itu korporasi maupun perseorangan. Kami akan terus memperkuat kolaborasi multi agensi untuk penegakan hukum serta memanfaatkan teknologi dan sains, kami yakin dengan modal penguatan sinergitas dan dukungan teknologi sains tersebut akan memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla,” tegas Rasio.

Upaya pencegahan dan pengendalian karhutla hanya akan efektif apabila semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan masyarakat berperan aktif. Kami meminta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawasi kepatuhan perusahaan, kalau perusahaan tidak patuh harus ditindak. “Kita bisa mewujudkan critical mass penindakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karhutla,” tutup Rasio.

Semoga dengan maklumat ini, bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat berkurang.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *